 |
| Para peserta seleksi calon SPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dok. zonakasus.com. |
Dompu, zonakasus.com - Kegembiraan peserta setelah melihat namanya dinyatakan Lulus pada tes program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 Tahun 2025 mendadak berubah menjadi kecewa yang mendalam, salah satunya Taufikurahman.
Sebelumnya, Taufikurahman (22) yang merupakan warga Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu ini dinyatakan lulus setelah melewati semua tahapan seleksi hingga akhir, tiba-tiba namanya menghilang dari daftar resmi yang dirilis di laman penyelenggara.
Taufikurahman saat diwawancarai oleh beberapa awak media pada Senin (15/4/2025) siang menuturkan, tidak ada pemberitahuan atau klarifikasi yang jelas dari pihak penyelenggara, sehingga timbul pertanyaan dan menilai ada spekulasi yang terselubung di balik semua itu.
"Pengumuman pertama pada tanggal 28 sampai 29 Maret, nama saya dinyatakan lulus melalui web dan imael, tiba-tiba pengumuman diundur sampai tanggal 3 April, kemudian diundur lagi ke tanggal 7 sampai 8 April ini," cerita Taufikurahman.
"Dari tanggal 29 Maret sampai tanggal 7 April masih tertera nama saya di web dan imael, tiba-tiba di tengah malam pas masuk tanggal 8 hilang semua informasi mapun barkot dalam websait tanpa ada informasi yang jelas," sambung Taufikurahman.
Hal yang mengecewakan lagi, lanjut Taufikurahman, setelah melihat namanya lulus melalui email pribadinya, ia mulai mengurus berkas administratif hingga persiapan untuk pemberangkatan.
"Semua tahapan sudah saya ikuti, mulai dari tes psikologi, kesehatan hingga tes mental Idiologi, bahkan sudah ada bukti kelulusan, saya sangat kecewa dengan permainan ini," tandaa Taufikurahman.
Menurut Taufikurahman, peserta seleksi dari Provinsi NTB ada 12 orang yang mengalami hal serupa dan pihaknya beserta puluhan temannya itu sudah berupaya untuk melakukan konfirmasi dengan Panitia Pelaksana Daerah. Namun jawaban yang mereka dapat justru menambah kekecewaan.
"Jawaban dari pihak penyelenggara justru tidak mengetahui hal itu dan menyampaikan bukan mereka yang mengambil keputusan tetapi pusat," terangnya lagi.
Taufikurahman berpendapat, program SPPI berada dalam naungan mentri pertahanan Indonesia, Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melakukan rekrutmen harus ada transparansi, namun panitia penyelenggara SPPI ini terkesan menutup-nutupi informasi dan seolah-olah disembunyikan.
"Kami menduga ada kecurangan di balik semua itu, karena informasi dari group se-indonesia ada yang lulus tapi tidak mengikuti serangkaian tes dan ada juga yang lulus tetapi tidak melengkapi berkas atau dokumen, begitu pula yang kami rasakan," pungkas Taufikurahman.
Di tempat yang sama, orang tua Taufikurahman, Burhanudin (48) mengaku kecewa dengan hal yang dialami oleh anaknya, apalagi ia sudah mengeluarkan biaya banyak dan ia berpendapat, rekrutmen calon SPPI diduga ada kecurangan.
"Saya selaku orang tua sangat kecewa dengan permainan ini, apalagi kami sudah mengeluarkan biaya banyak, saya meminta kepada Presiden Prabowo agar melakukan evaluasi terhadap panitia penyelenggara, dan kembalikan hak anak kami yang sudah dizolimi," tandas Burhanudin.
Sementara, salah satu warga setempat Syamsudin juga mengaku kecewa dengan seleksi calon SPPI yang digelar oleh panitia SPPI Provinsi NTB, apalagi program SPPI sendiri merupakan program pemerintah pusat yang seharusnya dilakukan dengan jujur, adil dan transparansi.
"Kami sebagai warga negara khususnya di Kabupaten Dompu merasa kecewa dan heran dengan persoalan ini karena yang digaungkan oleh pemerintah kita di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengatakan bahwa semua urusan yang menyangkut kepentingan rakyat apalagi untuk generasi kita harus transparan," ujar Syamsudin.
Menurut Syamsudin, program yang sudah terbilang cukup bagus dalam kepemerintahan Prabowo Subianto ini, dicoreng oleh rekrutmen calon SPPI dengan kurangnya transparansi dan parahnya peserta yang sudah dinyatakan lulus tiba-tiba namanya hilang ditelan bumi.
"Anehnya, adik-adik kita yang sudah dinyatakan lulus secara resmi melalui websait bahkan sudah persiapkan diri untuk mengikuti agenda selanjutnya, begitu juga dengan orang tuanya, sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk mempersiapkan segala sesuatunya, justru ditenggelamkan namanya," kesal Syamsudin.
Berangkat dari itu semua, Syamsudin meminta dengan tegas kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menaungi program SPPI untuk segera mengembalikan hak peserta calon SPPI yang sudah dizolimi.
"Kamk meminta BGN dan Kemenham untuk kembalikan nama anak-anak yang lulus sesuai yang tertera dalam pengumuman awal, kalau tidak, berarti negara ini telah memperlihatkan ketidakjelasnya terhadap kepentingan rakyat," tutup Syamsudin dengan tegas.
Untuk diketahui SPPI merupakan program seleksi tenaga kerja dengan status kepegawaian sebagai ASN di bawah naungan BGN dan Kemenhan Republik Indonesia dan bagi calon yang terpilih akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah arahan BGN.
Dan peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap akhir akan mengikuti pelatihan militer dan manajerial selama tiga bulan mulai dari tanggal 14 April hingga 15 Juli 2025 mendatang. [ZK-01]
