 |
| Suasana rapat fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan evaluasi pengawasan logistik pemilih dan mitigasi pengawasan pemilihan serentak 2024 yang digelar Bawaslu Kabupaten Dompu di Kafe Uma Tua di Jalan Lintas Lakey Lingkungan Rabalaju Kabupaten Dompu, Selasa (6/11/2024). Foto ist. |
Dompu, zonakasus.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawalsu) Kabupaten Dompu menggelar rapat fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan evaluasi pengawasan logistik pemilih dan mitigasi pengawasan pemilihan serentak 2024 di Kafe Uma Tua di Jalan Lintas Lakey Lingkungan Rabalaju Kabupaten Dompu, Selasa (6/11/2024).
Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari menjelaskan, rapat fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan evaluasi pengawasan logistik pemilih dan mitigasi pengawasan pemilihan serentak 2024 sengaja digelar Bawaslu setempat untuk memetakan sejumlah potensi kerawanan saat distribusi logistik untuk Pilkada 2024.
"Kenapa perlu dilakukan? Karena Pilkada 2024 tidak terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan. Kita mengharapkan narasumber yang kita hadirkan menjadi pemantik diskusi yang kita lakukan. Mengapa kita hadirkan teman-teman Panwascam, karena kita akan melakukan pengawasan melekat terkait distribusi logistik,” ujar Swastari saat membuka rapat fasilitasi.
Swastari berharap, melalui pengawasan melekat akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
"Masih tersisa 27 hari, di situlah kita memaksimalkan pengawasan. Sekarang pengawasan berbagai tahapan sedang berlangsung. Penting bagaimana teman-teman Panwascam bersinergi dengan teman-teman sekretariat dan PKD (Pengawas Kelurahan Desa)," katanya.
Swatari mengingatkan Panwascam bahwa kerja pengawas Pemilu secara hierarki. Untuk itu, sejumlah persoalan di tingkat bawah kecamatan dan desa harus diketahui pimpinan Bawaslu Kabupaten.
"Misalnya kita (Bawaslu Kabupaten Dompu), di provinsi dan pimpinan di Bawaslu RI mengetahuinya dari orang lain. Betapa lucunya jika kami menjelaskan saat ditanyakan kami tanyakan dulu," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Dompu, Lahmudin menjelaskan, saat ini penyiapan logistik Pilkada 2024 sedang berlangsung, sehingga rapat fasilitasi yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Dompu sangat tepat.
Dikatakannya, distribusi logistik di Kabupaten Dompu pada pemilu sebelumnya sukses dilaksanakan oleh KPU. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas pengawasan distribusi logistik yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Dompu dan jajaran ke bawah.
"Kami tidak bisa bayangkan jika logistik tidak diawasi. Sebelumnya pelaksanaan logistik berhasil karena pengawasan hingga di bawah, hingga PKD," ujarnya.
Ia menjelaskan, distribusi logistik terdiri dari sejumlah aspek, di antaranya manajemen tata kelola logistik yang terdiri dari perencanaa, pengadaan dan distribusi.
"Logistik itu proses panjang. Ada logistik didasarkan penyelenggara dan peserta. Kebetulan kemarin Pak Anshori yang melaksanakan Teknis Penyelenggaraan. Contoh sekarang nomor pasangan calon bila tidak dilaksanakan dengan baik Devisi Teknis bisa saja salah saat pencetakan nomor urut," ujar Lahmudin.
Ia mengatakan, dasar pencetakan logistik berdasarkan jumlah dafar pemilih tetap (DPT) dan jumlah peserta pemilihan.
"Perkembangan di lapangan kadang-kadang calon tetap sudah kita laksanakan, tiba-tiba ada calon yang tidak memenuhi syarat, baik mengundurkan diri dan lain. Kalau kertas surat suaranya tidak menjadi masalah," urainya.
"Saat pileg di Dompu ada calon DPRD yang mengundurkan diri karena lolos seleksi PPPK. Bermasalah kalau kertas suara sudah tercetak, maka dalam mekanismenya kita membuat perubahan calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat dan kita tempel di setiap TPS," sambung Lahmuddin.
Menurutnya, peran serta dan ketelitian Pengawas TPS saat terdapat kondisi surat suara kurang pada pemilihan sangat penting. Pada kondisi tertentu terkadang kegiatan distribusi logistik menghadapi hambatan karena faktor alam atau kondisi cuaca, seperti kondisi jalan dan jembatan yang tidak bisa dilewati.
Kelancaran distribusi logistik kata Lahmuddin, juga tidak terlepas dari peran elemen lain negara seperti TNI-Polri dan Pengawas Pemilu yang membantu KPU dalam mengawal proses distribusi logistik.
Walaupun di Kabupaten Dompu tidak terdapat Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3 T). Namun hambatan pada kondisi tertentu harus diantisipasi. Adapun wilayah terjauh untuk distribusi logistik di Kabupaten Dompu berada di Kecamatan Pekat.
"Kami senang jika di akhir ada temuan dari Panwascam, terdapat kertas surat suaranya ada yang kurang. Jangan sampai di akhir informasinya. Penting juga ketelitian itu bukan saja di teman-teman teknis penyelenggara, tapi juga dari teman-teman Pengawas TPS. Pengawas TPS bisa mengambil kesimpulan jika surat suara kurang," ujarnya.
Selain Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan evaluasi pengawasan logistik pemilih dan mitigasi pengawasan pemilihan serentak 2024 di Kafe Uma Tua juga dihadiri anggota dan Sekretaris KPU.
Kemudian, seluruh ketua Panwascam se-Kabupaten Dompu, mantan Komisioner KPU Kabupaten Dompu, Anshori yang bertindak sebagai narasumber serta sejumlah stakeholder terkait seperti dari unsur TNI-Polri dan pimpinan media. [ADV-ZK-01]
