 |
| Bupati Dompu, H. Kader Jaelani dan Ketua DPRD Dompu, H. Andi Bachtiar, A.Pd.Par saat serah Terima LKPJ Tahun 2023. Dok. Zonakasus.com. |
Dompu, zonakasu.com - Bupati Dompu, H. Abdul Kader Jaelani pada Rabu (3/4) hadiri rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dompu yang berlangsung di ruang rapat DPRD Dompu dengan agenda penyampaian secara resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun anggaran 2023 dan pembentukkan panitia khusus LKPJ.
Bupati Dompu menyampaikan sebagaimana dimaklumi bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan ada pada upaya pencapaian visi pembangunan yang telah disepakati bersama dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 adalah "Dompu yang Sejahtera Mandiri Unggul dan Religius”.
Dalam upaya pencapaian visi tersebut telah dirumuskan lima misi pembangunan yang sesuai dengan kondisi, potensi, permasalahan dan kendala yang dihadapi.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu tahun 2023, telah ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu "Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal".
Berdasarkan tema pembangunan tersebut telah ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2023, yaitu :
Pertama, Peningkatan akuntabilitas, profesionalitas dan pelayanan publik daerah;
Kedua, Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
Ketiga, Peningkatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
Keempat, Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Kelima, Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar;
Keenam, Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
Ketujuh, Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban;
selanjutnya kami sampaikan penjelasan singkat terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2023.
A. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah kabupaten dompu tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.166.526.831.358,-dari target tersebut telah mampu direalisasikan sebesar Rp. 1.145.394.332.592,55 atau 98,19 persen. pendapatan daerah terdiri atas :
Pendapatan Asli Daerah atau PAD
PAD ditargetkan sebesar Rp. 109.816.341.763,- terealisasi sebesar Rp.116.844.476.961,55 atau 106,4 persen.
Pendapatan Transfer
Pendapatan yang berasal dari transfer pusat ke daerah ditargetkan sebesar Rp.1.033.974.137.350,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.014.934.268.855,- (atau 98,16 persen
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp. 22.736.352.245,- terealisasi sebesar Rp. 13.615.586.776,- atau 59,88 persen.
B. Pengelolaan Belanja Daerah
Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dompu guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. belanja daerah Kabupaten Dompu tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 1.105.908.781.153,-. terealisasi sebesar rp 1.063.681.230.536,83 atau 96,18 persen.
Tidak terserapnya anggaran belanja sesuai dengan yang direncanakan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya efisiensi belanja barang jasa, tidak tercapainya kesepakatan harga pengadaan 3 bidang tanah sehingga belanja modal tanah tidak seluruhnya terealisasi, serta belanja tidak terduga yang tidak terserap sesuai dengan perencanaan.
C. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. penerimaan pembiayan daerah ditargetkan sebesar Rp. 75.225.750.845,- Rp. 75.356.948.293,57 atau sebesar 100,17 persen.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,- namun tidak terealisasi. pengeluaran pembiayaan ini rencananya untuk digunakan sebagai penyertaan modal pada perusahaan daerah.
Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur melalui capaian indikator makro daerah yang merupakan standar pengukuran kemajuan daerah secara umum yaitu:
Indeks pembangunan manusia berdasarkan sensus penduduk 2020 tercatat sebesar 71,77 persen dengan kategori tinggi. Capaian 2023 ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 berdasarkan sensus penduduk 2010 yaitu sebesar 69,15 poin.
Angka kemiskinan berdasarkan rilis bps data maret 2023 bahwa angka kemiskinan kabupaten dompu tercatat sebesar 12,62 persen. Capaian ini masih berada dibawah capaian tahun 2022 yakni sebesar 12,4 persen.
Naiknya angka kemiskinan ini disebabkan oleh meningkatnya garis kemiskinan dimana pada tahun 2022 sebesar rp. 404.413,- menjadi rp. 442.451,- pada tahun 2023.
Namun demikian kabupaten dompu masih menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terendah se provinsi ntb.
Tingkat pengangguran terbuka kabupaten dompu pada tahun 2023 tercatat membaik sebesar 2,36 persen dari 2,5 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan Wirausaha baru yang positif serta fasilitasi terhadap umkm dan ikm merupakan faktor yang turut mempengaruhi peningkatan angka tingkat pengangguran terbuka ini.
Petumbuhan ekonomi pada tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 3,17 persen semakin baik dan optimis sejak pandemi covid 19 yang lalu.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 2,95 persen maka capaian tahun 2023 masih lebih baik.
Pendapatan perkapita Kabupaten Dompu pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 34.430.000,-menunjukan angka peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 32.638.000,-. .
Ketimpangan pendapatan atau gini rasio tahun 2023 masih dalam rentang 0,3-0,4 dengan kategori sedang.
Adapun penghargaan yang diraih pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Penghargaan sebagai kabupaten dengan yang berkinerja melalui insentif fiskal dengan kategori upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim oleh wakil presiden republik indoensia, Kabupaten inovatif oleh kementerian dalam negeri republik indonesia;
Kabupaten dengan predikat A atau sangat baik dalam indeks pengelolaan keuangan daerah oleh kementerian dalam negeri republik indonesia, Kabupaten layak anak oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia,
Penghargaan kabupaten bebas polio oleh kementerian kesehatan republik indonesia;
Kabupaten dengan universal coverage health program jaminan kesehatan nasional-kartu indonesia sehat (jkn-kis) sebagai program strategis nasional.
Selain itu kata Bupati Penghargaan dari komisi perlindungan anak indonesia atas komitmen terhadap perlindungan anak di daerah,
Penghargaan sebagai daerah dengan vaksinasi covid-19 dosis kedua tertinggi Se NTB, Juara 1 lomba keluarga berencana pria tingkat NTB, Opini wajar tanpa pengecualian tahun 2022 dari BPK - RI atau 9 kali secara berurutan.
Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah Kabupaten Dompu.
"Untuk itu, evaluasi dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, akan kami jadikan sebagai masukan untuk perbaikan di masa mendatang," ujar Bupati AKJ dalam Rapat Paripurna laporan LKPJ tahun anggaran 2023 dan pembentukan panitia khusus LKPJ di DPRD Dompu.
Acara yang berlangsung tertib itu juga dihadiri Ketua DPRD dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekda, Staf Ahli, Asisten dan jajaran pimpinan perangkat daerah serta pejabat struktural dan fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. [ZK-01]
