 |
| Gambar ilustrasi |
Dompu, Zonakasus.com - Keterlambatan Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk ke 72 Desa se-Kabupaten Dompu sampai saat ini bisa dibilang lambat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu terkesan berdiam diri.
Hal itu diungkap oleh Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Dompu, Muhammad Amin, S.Sos pada media ini via telpon WhatsApp, Selasa (20/2/2024) sore.
Menurut pria yang juga Sekretaris Desa Nowa ini, keterlambatan itu bisa menghambat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024.
"Sampai hari ini, belum ada satu desa pun yang menetapkan APBDes, karena masih menunggu pagu ADD yang tak kunjung dibagikan," ungkapnya dengan nada kecewa.
Sungguh ironis, Kabupaten-kabupaten lain dikabarkan sudah pencairan, sedangkan Dompu sendiri belum ada satu desa pun yang menetapkan APBDes.
"Proses sampai pada pencairan itu masih sangat jauh untuk desa-desa di Kabupaten Dompu" kata Ketua PPDI yang juga Sekretaris Desa Nowa itu.
Muhammad Amin mengambil contoh di Daerah Kabupaten tetangga yakni di Kabupaten Bima yang telah merealisasikan APBDesnya.
Hal itu diketahui dari akun facebook yang bernama Siti Asmah warga asal Desa Bugis, Kecamatan Sape yang diposting usai menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Di Kabupaten Bima saja sudah menyalurkan BLT bagi masyarakat miskin untuk periode Januari, Februari dan Maret," papar Ketua PPDI Dompu.
Berangkat dari itu semua, Ketua PPDI Dompu mempertanyakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu dalam menetapkan pagu ADD.
Tak hanya itu, Ketua PPDI Dompu juga mempertanyakan janji Kepala DPMPD Kabupaten Dompu sebagaimana yang diberitakan melalui media online pada bulan lalu.
Dalam berita yang dimaksud, Kepala DPMPD berjanji bahwa pagu ADD akan dibagikan pada Januari 2024, sedangkan sekarang sudah mau masuk akhir Februari.
"Sampai kapan kami harus menunggu, realisisasi dan janji Kepala DPMPD ini," tanya Muhammad Amin di akhir penyampaiannya dengan penuh harap. [ZK-01]
